FENOMENA “BOB” YANG “WOW”

 2016, News

11

Isu yang saat ini sedang marak-maraknya digaungkan terkait dengan adanya konsep Badan Otorita Borobudur (BOB) yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata di Kawasan Borobudur. Menjadi satu polemik tersendiri mengingat Borobudur dan sekitarnya merupakan suatu kawasan yang sarat dengan masyarakat yang masih “trauma” dengan adanya penataan taman wisata beberapa puluh tahun yang lalu.

Konsep BOB ini terkait dengan program pemerintah pusat (Kementerian Pariwisata) dalam hal peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Candi Borobudur, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Kondisi yang ada saat ini, jumlah wisatawan mancanegara dalam setahun mencapai kurang lebih 250.000 pengunjung, sedangkan target yang diharapkan tercapai sampai tahun 2019 adalah sebanyak 2jt wisman yang berkunjung di Candi Borobudur.

Wacana BOB mulai “digelontorkan” secara resmi pada tanggal 29 Januari 2016 saat rapat terbatas Presiden RI dengan jajaran menteri serta instansi terkait di Hotel Manohara, Borobudur. Pada rapat terbatas tersebut, disebutkan bahwa Pemerintah akan membentuk Badan Otoritas Borobudur yang akan mengelola Candi Borobudur secara terintegrasi dan berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya serta bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden RI (lihat link http://nasional.kompas.com/read/2016/01/29/23020801/ Presiden.Bentuk.Badan.Otoritas.Khusus.untuk.Kelola.Candi.Borobudur).

Pro dan kontra banyak bermunculan setelah adanya wacana pembentukan badan otorita tersebut, banyak pertanyaan yang muncul terkait dengan bagaimana kedudukan pengelola yang ada saat ini, bagaimana status masyarakat dan lahan kepemilikannya, serta lokasi yang merupakan wewenang dari BOB. Selain itu, semakin marak pembangunan-pembangunan infrastruktur amenitas wisata di Kawasan Borobudur yang tak berizin. Hal ini dilatarbelakangi adanya wacana sebelumnya bahwa dibutuhkan investasi dalam pengelolaan Candi Borobudur yang mana investasi yang dibutuhkan sekitar Rp 20 triliun. Rp 10 triliun berasal dari pemerintah untuk infrastruktur, sisanya Rp 10 Triliun lainnya dari private sector untuk pembangunan amenitas pariwisata ( lihat link http://travel.detik.com/read/2016/01/30/172025/3131130/1382/jokowi-bentuk-badan-otoritas-pariwisata-borobudur).

Masyarakat menjadi resah dikarenakan adanya isu penggusuran/relokasi pemukiman demi penataan Kawasan Borobudur sehingga banyak yang menjual lahan miliknya sesegera mungkin. Di balik keresahan masyarakat itulah, banyak investor yang masuk ke wilayah Kawasan Borobudur untuk membangun investasi jangka panjangnya. Pembangunan investasi dalam bentuk infrastruktur inilah yang tak berizin dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya. Perpres ini merupakan peraturan pengendalian dan pemanfaatan ruang di Kawasan Borobudur (lihat artikel jurnal lainnya).

Dalam acara FGD Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2016 di Yogyakarta inilah kejelasan mengenai konsep BOB yang akan dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata semakin terbuka. Setelah melalui berbagai FGD mengenai bentuk pengelolaan di Kawasan Borobudur, Kementerian Pariwisata menyatakan bahwa BOB memiliki kewenangan seluas kurang lebih 5000 ha yang berada di luar wilayah KSN Borobudur (SP I dan SP II). FGD yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2016 ini memiliki tujuan untuk menghimpun pendapat dari perwakilan Pemerintah Daerah Kab. Magelang dan Kab. Kulonprogo terhadap lahan non produktif yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan wilayah BOB.

BOB akan menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan presiden (perpres) yang saat ini masih menunggu pengesahan dari Presiden Joko Widodo. Secara kewilayahan, BOB berwenang di 5000 Ha di luar KSN Borobudur. Secara teknis, BOB akan memiliki fungsi koordinatif antar lintas sektor berkepentingan terhadap Kawasan Borobudur. BOB juga akan melakukan pengelolaan konsep kunjungan di Joglosemar. Jadi, tidak terbatas target 2jt kunjungan wisman di Candi Borobudur namun juga akan disebar ke obyek wisata lainnya yaitu Candi Prambanan (Yogyakarta), Museum Sangiran (Solo), Karimunjawa dan Dieng (Semarang), maupun obyek wisata lainnya di area Joglosemar.

Untuk mendukung peningkatan kunjungan tersebut, 12 BUMN juga bekerjasama dalam peningkatan infrastruktur bangunan yang ada. Akses penerbangan langsung dari mancanegara ke Indonesia yang melalui Bandara Adi Sucipto Yogyakarta masih sedikit, ke depan akan diusahakan untuk adanya penambahan rute penerbangan langsung agar dapat meningkatkan target kedatangan wisatawan mancanegara untuk berwisata di Joglosemar. Pun pembangunan bandara di Kulonprogo akan mempermudah akses wisata Joglosemar. Moda transportasi kereta api juga akan dimaksimalkan dalam penataan dan pelayanan, diantaranya Stasiun Prambanan yang akan mendukung peningkatan kunjungan ke Candi Prambanan, rencana pembangunan rel kereta api yang menghubungkan Bandara Adi Sumarmo Solo dengan stasiun kereta api Yogyakarta. Bahkan Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang akan dilakukan penataan guna mendukung kunjungan dengan kapal pesiar.

Ketika BOB mencanangkan program ke depannya dalam rangka peningkatan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara melalui pengelolaan wilayah BOB yang berada di luar KSN Borobudur, lalu bagaimana dengan perkembangan yang berada di dalam wilayah SP I dan SP II KSN Borobudur?? Bagaimana dengan pembentukan Badan Pengelola sesuai amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya?? Akan kita lihat pula ke depan bagaimana perkembangan BOB ini dalam mewujudkan visi dan misinya. Semoga konsep yang diusung dalam rangka peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tetap menjaga marwah Komplek Candi Borobudur (Borobudur Temple Compounds) sebagai Warisan Budaya Dunia agar tetap lestari.

 

Author: 

Seseorang yang mencoba untuk selalu menjadi lebih baik lagi

No Responses

Leave a Reply